Orang miskin tanpa jamkesmas

Ridwan, dikutip dari www.sedekahrombongan.com

Sejak dahulu, Kementerian Kesehatan telah memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1977, Kementrian Kesehatan atau Depkes pada waktu itu, meluncurkan program Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK). Sebuah program yang mempunyai tujuan agar masyarakat miskin yang jumlahnya meningkat karena krisis ekonomi, tetap bisa berobat ketika jatuh sakit.

Pada tahun 2004. sebagai pengembangan dari JPSBK, Depkes membuat program asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin atau askeskin.  Sayangnya, ada beberapa kelemahan dari program jamkesmas tersebut. Salah satu yang mendasar adalah kelemahan dalam menentukan sasaran masyarakat miskin. Perlu saya sampaikan bahwa metode penentuan sasaran masyarakat miskin tidak berubah sejak jaman JPSBK hingga ke program jamkesmas.

Menurut Robert Sparrow, dkk[i] yang menganalisa data Susenas 2005-2006,  hanya 86% dari kelompok 25% termiskin yang mempunyai kartu jamkesmas. Pada table dibawah terlihat bahwa dari kelompok kuartile pertama (yaitu kelompok 25% termiskin yang berjumlah 25% penduduk di Indonesia hanya 21.55% yang mempunyai kartu jamkesmas.) Dilain pihak setidaknya ada sekitar 10,32% dari kelompok 50% terkaya yang memegang kartu jamkesmas. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa sekitar 21% kartu jamkesmas dipegang oleh kelompok 50% terkaya.  Sayangnya, karena ketiadaan data tentang penghasilan keluarga, maka tidak ada metode penentuan sasaran yang lebih baik dari metode yang sekarang dipakai[ii].

Table 1. Distribusi pemegang kartu jamkesmas

Strata ekonomi

Cakupan (%)

Pemegang kartu (%)

Kuartile 1  (termiskin)

21.55

51.79

Kuartile 2

12.69

27.46

Kuartile 3

7.86

16.11

Kuartile 4 (terkaya)

2.46

4.63

Sumber: Sparrow, dkk berdasar data Susenas 2005-2006

Kelemahan kedua adalah pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Masih cukup banyak masyarakat miskin yang tidak berobat ke sarana milik pemerintah. Mereka memilih sarana kesehatan swasta, meskipun berarti harus membayar.

Tabel 2. utilisasi rawat jalan berdasar tingkat ekonomi 2005-2006

Strata ekonomi

Pemerintah + swasta

Pemerintah

swasta

 

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Kuartile 1 (termiskin)

0.1655

0.1217

0.0787

0.0654

0.0746

0.0423

Kuartile 2

0.1808

0.1587

0.0764

0.0758

0.0959

0.0657

Kuartile 3

0.1980

0.1605

0.0820

0.0577

0.1043

0.0897

Kuartile 4 (terkaya)

0.2089

0.1596

0.0671

0.0528

0.1302

0.0992

Total

0.1861

0.1486

0.0765

0.0634

0.0986

0.0721

Sumber: Sparrow, dkk berdasar data susenas 2005-2006

Pada table 2 terlihat bahwa semakin kaya seseorang, semakin banyak mereka memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, kelompok masyarakat kaya cenderung memilih pelayanan kesehatan swasta dibandingkan dengan pelayanan kesehatan milik pemerintah. Meskipun telah ada askeskin, masih ada 0.0746 kunjungan per bulan oleh masyarakat miskin ke sarana kesehatan swasta di tahun 2005. Di tahun 2006, angka tersebut adalah 0.0423 kunjungan per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa, sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah saja tidak akan bisa menjangkau seluruh penduduk miskin.

Kelihatannya, memang diperlukan jalur lain (dluar jalur program pemerintah) agar orang miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan


[i] Sparrow R, Suryahadi A, Widayanti W., Social Health Insurance for the Poor: targeting and Impact of Indonesia’s askeskin Program, The Smeru Research Institute, May 2010.

[ii] Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, BA., Tobias, J. Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia, Working paper 15890, National Bureu of Economic Research, Cambridge, MA 2010 accessed at http://www.nber.org/papers/w15980.pdf

About admin

Dr Gunawan Setiadi, adalah pendiri Yayasan Ummy.
This entry was posted in profil pasien. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.